Senin, 18 Desember 2017 | 14:01:28
DINAS PERHUBUNGAN
Diposting Oleh dishub | Jenis SKPD: Dinas | 21 November 2013
Nama Kepala : LUKMAN, S.Pd.I
NIP Kepala : 195811141980011001
Website Instansi :
Alamat Kantor : Jl. Pramuka Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.1.     Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, menerapkan kebijaksanaan dan program kerja serta mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

1.1.1.   Untuk menyelenggaranan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

 

  1. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas Dinas Perhubungan;
  2. pemberian tugas dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja kepada bawahan;
  3. pelaksanaan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah, perangkat wilayah administratif dan instansi vertikal;
  4. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan dinas selaku pengguna barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pelaksanaan pengadaan barang milik daerah (sarana dan prasarana) di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Perhububungan Kabupaten Batang Hari;
  7. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah di di lingkungan dinas yang ada dalam penguasaannya;
  8. pengoordinasian kegiatan yang berhubungan dengan kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan;
  9. perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program, petunjuk teknis serta penyelenggaraan tugas;
  10. penyusunan bahan dan koordinasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan di bidang perhubungan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  11. pelaksanaan koordinasi dengan instansi / unit kerja yang terkait maupun dengan pejabat bawahan di bidang perhubungan;
  12. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian operasional dibidang tugasnya;
  13. pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan dibidang tugasnya dalam lingkungan Dinas Perhubungan;
  14. pemberian bimbingan, pengarahan, petunjuk teknis dan melakukan pengawasan di bidang tugasnya kepada bawahan;
  15. pemberian pertimbangan dan saran kepada Bupati di bidang tugasnya; dan
  16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.2.           Sekretaris Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan dan memberikan pelayanan administratif ketatausahaan di lingkungan Dinas Perhubungan, koordinasi dan pembinaan dalam unsur kepegawaian, keuangan serta hubungan masyarakat, perlengkapan dan asset serta kerumah tanggaan Dinas Perhubungan.

 

2.2.1.   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan-bahan rumusan rencana kebijakan ketatausahaan Dinas Perhubungan;
  2. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan fasilitas Dinas Perhubungan;
  3. penyiapan materi/bahan-bahan rancangan peraturan serta menghimpun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas;
  4. pelaksanaan penyusunan anggaran  dan pengelolaan keuangan;
  5. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan;
  6. penyusunan dan pengajuan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pelaksanaan pengadaan barang milik daerah (sarana dan prasarana) di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  7. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Perhubungan;
  8. pelaksanaan pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah di lingkungan dinas yang ada dalam penguasaannya;
  10. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  13. pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
  14. pelaksanaan administrasi persuratan dan kearsipan; dan
  15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.2.2.   Sekretaris sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

  1.                                          a.     Subbagian Umum dan Aset;
  2.                                         b.     Subbagian Kepegawaian; dan
  3.                                          c.     Subbagian Keuangan.

 

2.2.3.   Masing-masing subbagian sebagaimana maksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

 

2.2.4.   Kepala Subbagian Umum dan Aset sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas mengendalikan surat masuk dan surat keluar, memelihara kearsipan surat, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan dan aset  serta urusan rumah tangga dinas.

 

2.2.5.   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala subbagian umum dan aset mempunyai fungsi :

  1. perencanaan, pengaturan kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga Dinas Perhubungan;
  2. pemrosesan, memproses naskah dinas dan mengendalikan surat masuk, surat keluar dan mendistribusikan ke unit-unit satuan kerja Dinas Perhubungan;
  3. pelaksanaan penomoran atas barang-barang dan perlengkapan kantor dalam rangka pengawasan;
  4. penyiapan data penyusunan dan pengajuan perencanaan kebutuhan dan panganggaran serta pelaksanaan pengadaan barang milik daerah (sarana dan prasarana) di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan serta penatausahaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Perhubungan;
  6. penyiapan data pelaksanaan pengajuan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  7. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah di lingkungan dinas yang ada dalam penguasaannya;
  8. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. penyiapan data penyusunan dan penyampaian laporan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
  10. pemeliharaan dan menjaga keamanan, kebersihan kantor Dinas Perhubungan;
  11. penginformasian dan mencatat jadwal kerja Kepala Dinas setiap hari kerja;
  12. pemberian pertimbangan dan saran kepada Sekretaris dibidang tugasnya; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.2.6.   Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas mengelola dan memberi pelayanan administrasi kepegawaian, pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas Perhubungan.

 

2.2.7.   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kepala subbagian kepegawaian mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan-bahan/materi peraturan perundang-undangan yang diperlukan di bagian kepegawaian;
  2. pengelolaan dan memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang kepegawaian;
  3. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan kepegawaian, untuk formasi, mutasi, pensiun, pengusulan kartu pegawai (karpeg), kartu istri (karis) / kartu suami (karsu), tabungan dan ansuransi pegawai negeri (taspen), pendidikan dan latihan;
  4. penyiapan dan membuat surat cuti dan surat izin belajar;
  5. penyiapan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga dan mengkoordinasikan dengan masing-masing bidang dalam rangka tata cara pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
  6. penyiapan absensi dan membuat laporan rekapitulasi absensi pegawai Dinas Perhubungan;
  7. pengurusan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai dan melakukan evaluasi serta membuat laporan realisasi pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Sekretaris sebagai pertanggung jawaban; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.2.8.   Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola keuangan dinas, menyusun anggaran baik rutin maupun pembangunan.

 

2.2.9.   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kepala subbagian keuangan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan-bahan/materi serta perangkat peraturan yang berhubungan dengan tugas keuangan;
  2. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas;
  3. pengumpulan data-data informasi dari setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan untuk menyusun anggaran;
  4. penyelenggaraan tugas-tugas di bidang keuangan meliputi anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan tindak lanjut akuntabilitas kinerja;
  5. penyajian Surat Permintaan Penerbitan, Surat Keterangan Otorisasi (SKO), Surat Perintah Pembayaran (SPP)-Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  6. penerimaan dan melakukan pembayaran atas pasal anggaran rumah tangga dinas;
  7. pengoordinasian, mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan keuangan;
  8. pemberian bimbingan, pengarahan  bendaharawan di dalam pengelolaan keuangan;
  9. pengoordinasian pengurusan laporan dibidang keuangan agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  10. pemberian pertimbangan dan saran kepada Sekretaris dibidang tugasnya;
  11. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan tugas dibidang keuangan kepada atasan; dan
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.3.           Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan.

 

2.3.1.   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas kepala bidang perencanaan mempunyai fungsi ;

  1. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyusun kebijakan teknis perhubungan;
  2. penyusunan program kerja Dinas Perhubungan sesuai dengan perkembangan dan keadaan daerah;
  3. penyiapan rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan serta Keputusan Bupati tentang Dinas Perhubungan;
  4. penyiapan dan menganalisis bahan-bahan perumusan kebijakan secara teknis disesuaikan dengan kemajuan teknologi yang berkembang;
  5. penghimpunan dan penyiapan data secara berkala serta merealisasikan rencana program pelaksanaan kegiatan;
  6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan program di bidang tugas perencanaan Dinas perhubungan; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.3.2.   Kepala Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud diatas membawahi ;

  1. Seksi Penyusunan Program;
  2. Seksi Perencanaan Tehnik; dan
  3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

 

2.3.3.   Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang perencanaan.

 

2.3.4.   Kepala Seksi Penyusunan Program sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan di bidang penyusunan program kerja;

 

2.3.5.   Untuk menyeleggarakan tugas dimaksud, kepala seksi penyusunan program mempunyai fungsi:

  1. pembuatan program kerja dalam rangka untuk meningkatkan kerja Dinas Perhubungan;
  2. penyusunan bahan-bahan/data yang berkenaan dengan kebijakan teknis Dinas Perhubungan;
  3. pembuatan rencana koordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait;
  4. penyusunan laporan tentang program yang dilaksanakan kepada pihak terkait;
  5. pembuatan dan menyusun rencana anggaran dinas;
  6. pengoodinasian penyiapan dan pelaksanaan kegiatan antar unit kerja dan instansi terkait;
  7. penyiapan, menghimpun data metabulasi kendaraan; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.3.6.   Kepala Seksi Perencanaan Tehnik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dibidang perencanaan teknik.

 

2.3.7.   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala seksi perencanaan tehnik mempunyai fungsi :

  1. penyusunan program hanya tengah tahunan serta renstra tahunan;
  2. pelaksanaan koordinasi dengan instansi / unit kerja yang terkait dalam penyusunan program;
  3. pengorganisiran, pengarahan, tersusunnya rencana kerja Dinas Perhubungan;
  4. pembuatan rencana anggaran kegiatan fisik pembangunan;
  5. penghimpunan semua rencana kebutuhan dan menggandakannya;
  6. pengusulan, mempertimbangkan semua hasil program perhubungan;
  7. pemrosesan dan memelihara semua arsip dokumen satuan kerja perhubungan dari semua bidang; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

 

2.3.8.   Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan di bidang evaluasi dan pelaporan;

 

2.3.9.   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi :

  1. penyusunan rencana dan program kerja pengawasan koordinasi dan pelaporan;
  2. pengidentifikasian data perkembangan pelaksanaan kegiatan, baik rutin maupun pembangunan sebagai pengawasan dan evaluasi;
  3. penyusunan instrumen dan perlengkapan format pengawasan, evaluasi dan pelaporan perlengkapan kegiatan rutin dan pembangunan;
  4. pengoordinasian pelaksana pengawasan, evaluasi dan pelaporan hasil kerja yang terencana dan terukur;
  5. pengevaluasian masing-masing program sesuai daftar isian proyek dan rencana kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  6. pelaporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan setiap unit kerja; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.4.           Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyusun program rencana manajemen, rekayasa serta bimbingan keselamatan lalu lintas dan melaksanakan operasi dan pengawasan, keselamatan dan perparkiran.

 

2.4.1.   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas kepala bidang lalu lintas mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan-bahan/materi rapat serta perangkat peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan dan perparkiran;
  2. pemberian bimbingan pengarahan dan petunjuk teknis di bidang tugas pada bawahan;
  3. penyusunan program pembinaan, penyelenggaraan dan manajemen lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan dan perparkiran;
  4. pelaksanaan rekayasa lalu lintas sesuai dengan kondisi daerah;
  5. pelaksanaan bimbingan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat supaya tercipta tertib lalu lintas;
  6. pemantauan/mengawasi penyelenggaraan lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan dan perparkiran;
  7. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan tugas dibidang lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan dan perparkiran kemudian menyampaikannya kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertanggung jawaban;
  8. pelaksanaan koordinasi intern antara unit kerja di lingkungan dinas serta instansi terkait dalam pelaksanaan agar ada keterpaduan;
  9. menetapan sasaran operasi dan pengawasan;
  10. penyusunan program pelaksanaan tugas lalu lintas, operasi dan pengawasan, keselamatan dan perparkiran;
  11. pemberian pertimbangan serta saran kepada Kepala Dinas di bidang tugasnya; dan
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.4.2.   Kepala Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

  1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  2. Seksi Operasi dan Pengawasan; dan
  3. Seksi Keselamatan dan Perparkiran.

 

2.4.3.   Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang lalu lintas.

 

2.4.4.   Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program rencana manajemen, rekayasa lalu lintas.

 

2.4.5.   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kepala seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan-bahan materi rapat serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan;
  3. penyusunan program penyelenggaraan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kebijaksanaan Bupati;
  4. pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan di daerah meliputi :
    1. Pemantauan volume / intensitas kepadatan lalu lintas harian; dan
    2. Tingkat kecepatan kendaraan;
    3. pengaturan dan penentuan sistem dan mekanisme penyelenggaraan lalu lintas meliputi :
      1. Batas kecepatan maksimum;
      2. Pengaturan sirkulasi arus lalu lintas; dan
      3. Pembatasan pengunaan jalan terhadap jenis kendaraan tertentu;
      4. pelaksanaan pendataan dibidang manajemen lalu lintas dan memberikan laporan secara periodik;
      5. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan tugas dibidang manajemen lalu lintas, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bidang Lalu Lintas sebagai pertangung jawaban;
      6. pelaksanaan koordinasi antar unit kerja di lingkungan dinas dalam pelaksanaan tugas agar ada keterpaduan;
      7. pelaksanaan inventarisasi jaringan jalan;
      8. pendataan dan melakukan pemetaan jaringan jalan;
      9. pelaksanaan pendataan marka jalan, rambu-rambu serta alat pemberi isyarat lalu lintas.
      10. pembuatan, memelihara dan merenovasi marka jalan, rambu serta alat pemberi isyarat lalu lintas;
      11. penginventarisiran ruas jalan dan lokasi yang harus dipasang marka jalan, rambu-rambu serta alat pemberi isyarat lalu lintas lainnya;
      12. pemantauan dan mengawasi pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan marka jalan, rambu-rambu serta alat pemberi isyarat lalu lintas lainnya;
      13. penyusunan program operasional manajemen lalu lintas kepada masyarakat;
      14. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan di bidang lalu lintas guna menumbuhkan budaya tertib lalu lintas;
      15. pelaksanaan kerja sama dengan media cetak / eletronik dibidang lalu lintas;
      16. pelaksanaan pemantauan penelitian terhadap prilaku sosial masyarakat dalam berlalu lintas;
      17. pelaksanaan pengkajian terhadap masalah kecelakaan lalu lintas;
      18. pelaksanaan pendataan kecelakaan lalu lintas di daerah;
      19. pemberian bimbingan dan penanggulangan, pencegahan kecelakaan lalu lintas;
      20. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dibidang tugasnya; dan
      21. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

 

2.4.6.     Kepala Seksi Operasi dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun program rencana operasi dan pengawasan lalu lintas.

 

2.4.7.     Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kepala seksi operasi dan pengawasan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan-bahan materi rapat serta perangkat peraturan yang diperlukan di bidang operasi dan pengawasan;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang tugas kepada bawahan;
  3. penyusunan kegiatan penyelenggaraan operasi dan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kebijaksanaan Bupati;
  4. pelaksanaan operasi dan pengawasan lalu lintas secara berkala;
  5. pengaturan dan menentukan mekanisme operasi dan pengawasan meliputi :
    1. Batas wilayah operasi dan pengawasan;
    2. Pengaturan teknis operasi dan pengawasan; dan
    3. Pembatasan operasi dan pengawasan;
    4. pelaksanaan pendataan dibidang operasi dan pengawasan dan memberikan laporan secara periodik;
    5. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan tugas dibidang operasi dan pengawasan;
    6. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan antar unit kerja di lingkungan dinas dalam pelaksanaan tugas agar ada keterpaduan;
    7. pelaksanaan inventarisasi jaringan operasi dan pengawasan;
    8. pendataan dan melakukan pemetaan jaringan operasi dan pengawasan;
    9. pelaksanaan pendataan peralatan operasi dan pengawasan lalu lintas;
    10. pembuatan, memelihara dan merenovasi perangkat operasi dan pengawasan;
    11. penginventarisiran ruas jalan dan lokasi sasaran operasi dan pengawasan;
    12. pemantauan dan mengawasi setiap pelanggaran dalam melaksanakan operasi dan pengawasan;
    13. penyusunan program operasional dan pengawasan;
    14. pelaksanaan bimbingan, penyuluhan pada pelaksanaan operasi dan pengawasan menumbuhkan budaya tertib lalu lintas;
    15. pelaksanaan kerja sama dengan media cetak/elektronik dibidang bimbingan keselamatan lalu lintas;
    16. pelaksanaan pemantauan penelitian terhadap prilaku sosial masyarakat dalam berlalu lintas;
    17. pelaksanaan pengkajian terhadap masalah pelanggaran lalu lintas;
    18. pelaksanaan pendataan setiap pelanggaran lalu lintas;
    19. pemberian bimbingan dan penanggulangan, pencegahan kecelakaan lalu lintas;
    20. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dibidang tugasnya; dan
    21. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.4.8.     Kepala Seksi Keselamatan dan Perparkiran mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis, menyusun program rencana, keselamatan dan perparkiran.

 

2.4.9.     Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud di atas kepala seksi keselamatan dan perparkiran mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan-bahan serta perangkat peraturan yang diperlukan dibidang tugasnya;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan;
  3. pelaksanaan penelitian lapangan guna menentukan tingkat tehnik keselamatan dan perparkiran;
  4. penyiapan pemeliharaan fasilitas keselamatan dan perparkiran;
  5. pengelolaan  fasilitas keselamatan dan perparkiran;
  6. penetapan pengaturan, sistem dan mekanisme tingkat keselamatan dan pergerakan kendaraan di lokasi parkir;
  7. pemantauan dan mengawasi aktivitas lalu lintas di lokasi perparkiran;
  8. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan realisasi pekerjaan di bidang tugas;
  9. pelaksanaan koordinasi antar unit kerja di lingkungan dinas serta instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  10. pelaksanaan penelitian dan pengkajian guna menentukan lokasi perparkiran kendaraan;
  11. penyiapan surat-surat rekomendasi yang diperlukan untuk pengelolaan lokasi perparkiran kendaraan;
  12. penyusunan rencana dan menyiapkan bahan usulan penunjukan lokasi parkir;
  13. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan; dan
  14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.5.           Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, menyelenggarakan, mengelola, menyusun perencanaan dibidang angkutan orang, barang, angkutan khusus dan angkutan sungai.

 

2.5.1.     Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud diatas kepala bidang angkutan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan-bahan/materi perangkat peraturan dibidang angkutan jalan sungai dan danau sebagai pedoman melaksanakan tugas;
  2. pemberian bimbingan, arahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada bawaan;
  3. perumusan program kerja pelaksanaan angkutan orang, barang dan angkutan khusus sungai dan danau agar berjalan dengan sukses;
  4. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan angkutan orang barang dan angkutan khusus sungai dan danau sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
  5. penyiapan rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan serta keputusan kepala daerah tentang bidang tugasnya;
  6. penyusunan dan menetapkan trayek angkutan orang, barang, angkutan khusus dan angkutan sungai;
  7. pelaksanaan analisa terhadap rasio penumpang dengan kendaraan  yang harus disediakan guna  keperluan angkutan orang/penumpang dan barang;
  8. penyiapan surat-surat dan rekomendasi yang diperlukan untuk menetapkan tarif trayek angkutan orang atau barang baik melalui darat maupun sungai;
  9. pemantauan/pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang dan barang yang telah ditetapkan agar berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  10. pimpinan pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di kabupaten;
  11. penetapan jaringan trayek sungai kabupaten dan pemberian izin penggunaan jaringan lintas sungai kabupaten;
  12. pembinaan dan pengaturan sistim pelaksanaan angkutan orang, barang angkutan khusus dan angkutan sungai;
  13. pengevaluasian kegiatan dibidang tugas penyelenggaraan angkutan orang, barang dan angkutan khusus sungai dan danau untuk mengetahui realisasi pelaksanaan program;
  14. pembuatan laporan secara tertulis atau lisan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban; dan
  15. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

 

2.5.2.      Kepala Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

  1. Seksi Angkutan Orang dan Barang;
  2. Seksi Angkutan Khusus; dan
  3. Seksi Angkutan Sungai.

 

2.5.3.      Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang angkutan.

 

2.5.4.      Kepala Seksi Angkutan Orang dan Barang sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis, menyusun program rencana pembinaan dan bimbingan dalam penyelenggaraan angkutan orang dan barang.

 

2.5.5.      Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas kepala seksi angkutan orang dan barang mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugasnya kepada kepada bawahan;
  3. penyusunan dan menetapkan trayek angkutan orang dan barang;
  4. pelaksanaan analisis terhadap rasio penumpang dengan kendaraan yang harus disediakan guna keperluan angkutan orang / penumpang dan barang;
  5. pengelolaan dan melayani perizinan trayek angkutan orang dan barang dan izin usaha angkutan orang dan barang serta izin operasi;
  6. penyiapan surat-surat dan rekomendasi yang diperlukan untuk menetapkan tarif angkutan orang dan barang;
  7. pengamatan pelaksanaan tarif angkutan orang dan barang yang telah ditetapkan agar berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
    1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

2.5.6.     Kepala Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis, menyusun program rencana pembinaan dan bimbingan dalam penyelenggaraan angkutan khusus.

 

2.5.7.     Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud di atas kepala seksi angkutan khusus mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang tugasnya kepada bawahan;
  3. pemberian izin operasi khusus bagi kendaraan pembawa barang khusus dan barang berbahaya;
  4. pelaksanaan pendataan terhadap angkutan jalan, sungai dan angkutan lainnya; dan
  5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.5.8.      Kepala Seksi Angkutan Sungai mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis, menyusun program rencana pembinaan dan bimbingan dalam penyelenggaraan angkutan sungai.

 

2.5.9.     Untuk meneyelenggarakan tugas sebagaimana maksud di atas kepala seksi angkutan sungai mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidan tugasnya;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang tugas kepada bawahan;
  3. penyusunan program bimbingan angkutan lalu lintas sungai kepada masyarakat antara lain :
    1. Penyusunan Master Plan Pelabuhan Sungai dan Danau;
    2. Penyusunan Master Plan Pelabuhan-pelabuhan penyeberangan; dan
    3. Peyusunan Pelabuhan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP) yang tidak diusahakan yang melayani lintas dalam Kabupaten;
    4. pelaksanaan bimbingan penyuluhan di bidang lalu lintas angkutan sungai kepada masyarakat;
    5. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau serta penyeberangan;
    6. penyelenggaraan operasi kapal kerja sungai dan danau;
    7. penetapan tarif jasa pelabuhan dan jasa penyeberangan sungai dan danau;
    8. penetapan lokasi rambu, lokasi pelabuhan dan penyeberangan lintas Kabupaten;
    9. pengawasan pemenuhan mutu, pelayanan mutu sarana angkutan Sungai Danau danPenyeberangan (SDP);
    10. pengawasan badan atau barang berbahaya dengan angkutan SDP serta mutu pelayanan Kapal Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP) yang akan dioperasikan;
    11. penyusunan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan sungai di Kabupaten;
    12. penyusunan pembangunan dan pemeliharaan alur sungai di Kabupaten;
    13. penetapan jaringan trayek sungai kabupaten dan pemberian izin penggunaan jaringan lintas sungai di Kabupaten;
    14. pemberian Izin pembuatan tempat pembinaan kayu (Log Pond) jaringan terapung dan kerabah di sungai dan danau;
    15. pemberian izin bangunan prasarana yang melintas alur sungai dan danau;
    16. pemberian izin usaha angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP);
    17. penerbitan regristrasi kapal-kapal sungai dan danau;
    18. penetapan pengawakan kapal sungai dan danau;
    19. pemeriksaan dan pengukuran kapal sungai dan danau;
    20. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Dinas dibidang tugas;
    21. pelaksanaan penagihan retribusi bongkar / muat barang; dan
    22. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.6.            Kepala Bidang Tehnik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, menyelenggarakan, mengelola, menyusun program perencanaan dibidang tehnik sarana dan prasarana, pos dan telekomunikasi.

 

2.6.1.      Untuk menjalankan tugas sebagaimana maksud di atas kepala bidang tehnik sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan menjalankan peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  2. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis di bidang tugas kepada bawahan;
  3. pelaksanaan pembinaan teknis kendaraan dan bengkel;
  4. pelaksanaan/meneliti/pembuatan izin rekomendasi kendaraan;
  5. pelaksanaan pembinaan pengelolaan teknis kendaraan bermotor;
  6. pelaksanaan pembinaan teknis pos dan telekomunikasi;
  7. pengelolaan pemberian izin mutasi kendaraan keluar maupun kedalam;
  8. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan di bidang pembinaan teknis sarana dan prasarana;
  9. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan tugas pembinaan teknis sarana dan prasarana kendaraan, pos dan telekomunikasi disampaikan kepada Kepala Dinas;
  10. pelaksanaan dan mengelola pemberian izin penggunaan jalan dalam Kabupaten;
  11. pelaksanaan koordinasi antar unit kerja serta instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  12. penilaian prestasi kerja bawahan sebagai pembinaan dan pengembangan karir; dan
  13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

 

2.6.2.      Kepala Bidang Tehnik Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

  1. Seksi Teknik dan Perbengkelan;
  2. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana.

 

2.6.3.      Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang tehnik sarana dan prasarana.

 

2.6.4.      Kepala Seksi Teknik dan Perbengkelan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan tehnik perbengkelan serta memberikan pelayanan pada bidang tugasnya.

 

2.6.5.      Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas kepala seksi teknik dan perbengkelan mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberian izin perbengkelan;
  2. pemberian pembinaan, bimbingan, pelayanan pada bidang tugasnya;
  3. pemberian bimbingan dan petunjuk teknis di bidang tugas kepada bawahan;
  4. penyiapan bahan-bahan materi serta perangkat peralatan yang diperlukan di bidang tugasnya;
  5. penyiapan surat-surat dan rekomendasi yang diperlukan untuk teknis perbengkelan;
  6. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan realisasi pelaksanaan dibidang teknik dan perbengkelan kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana;
  7. penginventarisasian bengkel-bengkel kendaraan bermotor yang ada di daerah;
  8. penelitian dan memeriksa kelengkapan administrasi usulan pendirian bengkel kendaraan bermotor;
  9. pengelolaan dan menyelenggarakan perizinan di bidang perbengkelan;
  10. pemantauan dan mengawasi aktivitas perbengkelan kendaraan bermotor;
  11. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Teknik dan Perbengkelan dibidang tugas;
  12. pemberian rekomendasi perubahan bentuk dan sifat kendaraan bermotor;
  13. pemberian rekomendasi fhort kendaraan bermotor; dan
  14. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.6.6.     Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas memberikan pelayanan, melaksanakan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan jasa pos dan telekomunikasi dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.

 

2.6.7.      Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kepala seksi pos dan telekomunikasi mempunyai fungsi :

  1. pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi;
  2. penyusunan rencana dan program sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan membagi tugas kepada bawahan;
  3. penyusunan dan menetapkan standar teknis pelayanan jasa pos dan telekomunikasi;
  4. pengumpulan dan mengolah standar teknis pelayanan jasa pos dan telekomunikasi;
  5. pembuatan laporan bulanan dan tahunan terhadap kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi;
  6. pengawasan, pengendalian kegiatan usaha jasa pos / penitipan;
  7. pengendalian dan pengawasan usaha jasa pos dan telekomunikasi;
  8. penginventarisiran penyelenggara jasa pos dan telekomunikasi;
  9. pemantauan dan mengawasi aktivitas penyelenggaraan jaringan jasa usaha pos dan telekomunikasi;
  10. pemberian rekomendasi atas jasa usaha kegiatan pos dan telekomunikasi;
  11. pemberian pertimbangan dan saran kepada Kepala Bidang Teknis Sarana dan Prasarana dibidang tugasnya; dan
  12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.6.8.     Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, menyusun program rencana pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana.

 

2.6.9.     Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas kepala seksi sarana dan prasarana mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan-bahan serta perangkat peralatan yang diperlukan di bidang tugasnya;
  2. pemberian bimbingan pengarahan dan petunjuk teknis di bidang tugas kepada bawahan;
  3. pelaksanaan penelitian lapangan guna menentukan lokasi terminal  dan pos-pos penggunaan jalan;
  4. penyiapan pemeliharaan fasilitas fisik terminal dan pos-pos penggunaan jalan;
  5. penetapan pengaturan, sistim dan mekanisme pergerakan kendaraan di terminal;
  6. pemantauan dan mengawasi aktivitas lalu lintas kendaraan di terminal;
  7. pelaksanaan koordinasi antar unit kerja di lingkungan dinas serta di instasi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  8. penyiapan surat-surat rekomendasi yang diperlukan untuk pengelolaan;
  9. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan realisasi di bidang tugas;
  10. pemberian pertimbangan dan saran kepada atasan di bidang tugasnya; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

2.7.           Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

 

2.7.1.     Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan


STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI