TUGAS, FUNGSI     DAN     STRUKTUR     ORGANISASI   DINAS KESEHATAN

1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas  menyelenggarakan  urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan untuk  membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan
2. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional  di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian,  alat  kesehatan, dan sumberdaya kesehatan.
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
4. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

          Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing  sekretaris  dan bidang sebagai berikut :

Sekretariat

         Melaksanakan koordinasi,  pelaksanaan  dan  pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah .
2. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
3. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
4. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah;

    Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

       Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah. dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan perencanaan program dari  bidang-bidang dinas.
2. menyiapkan data dasar program kesehatan dengan melakukan koordinasi LP/LS;
3. menyusun standar pelayanan minimal bidang kesehatan;

1. menghimpun bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
2. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. melaksanakan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah;
4. melaksanakan         sistim       pencatatan dan  pelaporan terpadu puskesmas;
5. menghimpun     dan    mengolah     data    serta    membuat     profil  dinas kesehatan;
6. monitoring dan evaluasi sistim informasi kesehatan;
7. menyajikan data dan informasi kesehatan sesuai kebutuhan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

       Subbag Keuangan dan Barang Milik Daerah

       Penyiapan dan koordinasi penyusunan penyelenggaraan  keuangan dan pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan pengeluaran dan pendapatan;
2. menyelenggarakan pembukuan, perbendaharaan dan kas;
3. melaksanakan        penyelenggaraan        administrasi        keuangan                                  dan retribusi;
4. menyelenggarakan akutansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut LHP;

1. melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala  dan tahunan;
2. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian pakaian dinas dan barang perlengkapan rumah tangga meliputi barang habis pakai dinas dan UPTD;
3. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian barang meubeler dinas dan Instalasi Farmasi;
4. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan pelaporan asset.
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

     Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi  tanggung  jawab  Dinas Kesehatan Daerah, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan Dokumen yang berkaitan dengan Keputusan
2. Melakukan koordinasi lintas Program dalam penyiapan dokumen yang berkaitan dengan Keputusan.
3. Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektor yang berkaitan dengan hukum administrasi dan Keperdataan
4. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama Kepada Pihak Lain
5. Menyusun rencana kegiatan di bidang tata usaha dan kepegawaian;

1. Mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat;
2. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas;
3. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dan kelancaran hubungan melalui alat-alat komunikasi;
4. Menyiapkan, mengusulkan, mengolah data dan  dokumentasi pegawai yang meliputi: kenaikan pangkat, permohonan izin dan tugas belajar, cuti, perpindahan, pemberian tanda  penghargaan/  jasa dan sanksi, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan;
5. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan  serta  calon peserta ujian dinas pegawai;
6. Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK), buku induk pegawai, buku penjagaan pangkat, buku kenaikan gaji berkala serta buku penjagaan pensiun;
7. Mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, dan kartu asuransi kesehatan;
8. Menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai dan laporan pajak pribadi (LP2P);
9. Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
10. Melaksanakan pengamanan kantor dinas;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

         KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

        Bidang Kesehatan Masyarakat

Melaksanakan  perumusan dan pelaksanaan  Kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

Fungsi

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
4. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

     Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja seksi Kesehatan Keluarga dan gizi
2. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kesehatan keluarga yang meliputi; kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan bayi, balita anak prasekolah, anak usia sekolah (anak dan remaja), pasangan usia subur dan usia lanjut;

1. mengembangkan kegiatan dan pembinaan stimulasi dini intervensi deteksi tumbuh kembang, manajemen terpadu balita  sakit  bagi bayi, balita dan apras;
2. melakukan pelayanan kesehatan reproduksi remaja, ibu dan usia lanjut serta keluarga berencana;
3. mengembangkan kegiatan quality assurance untuk antenatal care, gerakan sayang ibu, audit maternal perinatal;
4. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pertolongan persalinan bidan di rumah bersalin dan bidan praktek swasta;
5. melakukan pengembangan pelayanan posyandu usia lanjut;
6. melaksanakan pembinaan dan pelatihan sekolah sehat, dokter kecil dan palang merah remaja;
7. melaksanakan penjaringan kesehatan anak sekolah;
8. melakukan      pembinaan,      monitoring     dan     evaluasi     pelaksanaan program kesehatan keluarga;
9. melaksanakan pemantauan status gizi dan konsumsi gizi;
10. menghimpun bahan untuk pembinaan gizi institusi di puskesmas perawatan, klinik bersalin, pondok pesantren, sekolah dasar, lembaga pemasyarakatan dan institusi yang menyelenggarakan makanan dalam skala besar;
11. menyiapkan dan mengolah data sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
12. melaksanakan penanggulangan kasus gizi buruk;
13. melaksanakan  pemberian  makanan  pendamping  air susu ibu  dan makanan tambahan bagi balita keluarga miskin;
14. menyiapkan pelatihan dan pertemuan petugas serta lintas sektor;
15. melaksanakan pembinaan petugas gizi puskesmas;
16. membuat laporan bulanan dan tahunan;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

     Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat. dengan Rincian tugas sebagai berikut:

1. menyusun       rencana       kerja       seksi       promosi       kesehatan                          dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
2. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan usaha kesehatan berbasis masyarakat meliputi; posyandu, desa siaga, saka bakti husada, poskestren dan poskesdes;
3. menyiapkan profil promosi kesehatan;
4. menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat dengan program perilaku hidup bersih dan sehat;
5. mempersiapkan tekhnologi dan sarana promosi kesehatan;
6. memonitoring     dan     mengevaluasi      kegiatan      promosi                               kesehatan dipuskesmas;
7. melakukan promosi kesehatan;
8. melaksanakan        pembinaan        petugas       promosi       kesehatan                                  di puskesmas;
9. menyiapkan bahan dalam rangka penggalangan kemitraan dengan organisasi profesi kesehatan institusi,  lembaga  swadaya  masyarakat yang peduli terhadap kesehatan seperti gerakan anti tembakau, anti miras, dan anti narkoba;
10. membuat laporan bulanan dan tahunan;

1.  melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan  bidang tugasnya.

        Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga. dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja seksi penyehatan lingkungan, Kesehatan Kerja dan olah raga
2. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi kualitas tempat-tempat umum yang meliputi; hotel, kolam renang, gedung pertunjukan, tempat hiburan, salon, panti pijat, pasar, pusat perbelanjaan, terminal, tempat ibadah, panti asuhan, sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan dan pusat kerajinan;
3. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan,dan evaluasi kualitas sarana air bersih/air minum yang meliputi; sumur gali, sumur pompa tangan, penampungan air hujan, sarana air, penyediaan air minum oleh PDAM, tadah hujan, kolam renang dan pemandian umum;
4. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi kualitas penyehatan lingkungan pemukiman, tempat pengolahan dan penjualan pestisida, tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan sampah akhir;
5. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan dan evaluasi kualitas tempat pengelolaan makanan dan minuman yang meliputi pengelola hotel, restoran, industri makanan, pengrajin makanan, jasa boga, katering, rumah makan, warung nasi, warung kopi, makanan jajanan dan tempat penjualan makanan;

1. menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan pengawasan dan pemeriksaan penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah rumah Tangga;
2. melaksanakan pemeriksaan dan penertiban sertipikasi laik sehat meliputi : hotel, rumah makan, restoran, industri rumah  tangga, jasa boga kantin, kantin sekolah dan depot air minum;
3. melaksanakan pengambilan dan pemeriksaan sampel makanan, minuman secara rutin dan kejadian luar biasa;
4. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesehatan kerja;
5. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesehatan olah raga;
6. menghimpun, mengolah dan menyajikan data hasil  pengawasan  dan pemeriksaan;
7. membuat laporan bulanan dan tahunan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

     KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

     Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

         Melaksanakan perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Fungsi

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

       b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular,  dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesesehatan Jiwa.

       c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

       d. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Seksi Survailens dan Imunisasi

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja seksi Survailans dan Imunisasi;
2. Melaksanakan kegiatan pengendalian penyakit, wabah dan bencana serta kesehatan matra;
3. Melaksanakan surveilans epidemiologi;
4. Melaksanakan pengendalian operasional penanggulangan bencana dan wabah;
5. Menghimpun dan menganalisa kebutuhan vaksin, cold chain, peralatan imunisasi;
6. Mengawasi mutu vaksin, sarana cold chain dan logistik;

1. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan jamaah calon haji
2. Melaksanakan pemantauan kesehatan pasca haji
3. Mengadakaan pertemuan konsultasi dan memberikan bimbingan kepada tenaga imunisasi puskesmas;
4. Membuat laporan bulanan dan  tahunan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan  bidang tugasnya.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dengan Rincian tugas Sebagai Berikut.
2. menyusun     program     kerja    seksi    Pencegahan     dan                        pengendalian penyakit menular;
3. melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit menular langsung dan bersumber binatang;
4. menganalisa, pengadaan dan mendistribusikan kebutuhan sarana, prasarana dan logistik ;
5. melaksanakan        kegiatan      operasional       pemberantasan                                 penyakit dilapangan;
6. menghimpun dan menganalisa hasil pemeriksaan laboratorium (slide) penyakit menular langsung dan bersumber binatang;
7. melaksanakan pertemuan dan konsultasi serta bimbingan kepada tenaga puskesmas;
8. melaksanakan        supervisi       dan      monitoring      evaluasi     kegiatan pemberantasan penyakit;
9. membuat laporan bulanan dan tahunan;

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun   Program  Kerja  Seksi         Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
2. Mengevaluasi      dampak      epidemiologis     terhadap      penyakit                               tidak menular;
3. Melaksanakan pengendalian penyakit tidak menular;
4. Melaksanakan upaya kesehatan Jiwa
5. Pengembangan      pemberdayaan      masyarakat      dalam                                 pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
6. Membuat laporan bulanan dan tahunan;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan  bidang tugasnya.

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bidang Pelayanan Kesehatan

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.

Fungsi

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional
4. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang  Pelayanan  Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. menyusun program kerja di Seksi pelayanan kesehatan Primer;

1. melaksanakan program kerja yang bersifat administrasi dan teknis dibidang pelayanan kesehatan Primer;
2. melaksanakan peningkatan mutu fasilitas kesehatan primer melalui akriditasi.
3. melaksanakan pembinaan program perawatan kesehatan  masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan primer;
4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap institusi kesehatan komunitas meliputi puskesmas, klinik, balai pengobatan, rumah bersalin, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta.
5. melaksanakan  pengawasan  pelayanan  kesehatan  di  puskesmas dan swasta yang meliputi praktek dokter gigi, optikal dan laboratorium;
6. menyiapkan rekomendasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan primer.
7. menyiapkan dan mengkoordinir pelaksanaan pelayanan kesehatan meliputi P3K, sunatan masal dan pengobatan gratis;
8. menghimpun usulan kebutuhan sarana
9. melaksanakan pengadaan dan pengembangan sarana
10. melaksanakan pendistribusian sarana
11. menyusun rancangan advokasi untuk mendukung sistem jaminan sosial melalui pengembangan sistem  jaminan  kesehatan  masyarakat daerah;
12. melaksanakan sosialisasi peraturan dan perundangan sistem jaminan kesehatan Nasional;
13. menyusun rancangan kebijakan sistem  jaminan  kesehatan  Nasional daerah;
14. menyusun rancangan penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan Nasioanal daerah;
15. Melasanakan Jaminan Kesehatan Nasional daerah:

1. membina     dan     mengevaluasi      pelaksanaan       jaminan                      kesehatan Nasional di faskes primer.
2. membuat laporan bulanan dan tahunan;
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

     Seksi pelayanan Kesehatan Rujukan

        Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. menyusun program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
2. melakukan pembinaan dan peningkatan pengetahuan petugas di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
3. meningkatkan       mutu      pelayanan       kesehatan       rujukan                                 melalui akriditasi
4. melakukan       pembinaan       pelayanan       kesehatan       rujukan                           milik pemerintah dan swasta.
5. menyiapkan rekomendasi untuk perizinan pelayanan kesehatan rujukan.
6. Menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan  lembaga  swadaya masyarakat yang terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan.
7. membuat laporan bulanan dan tahunan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

       Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

         Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. menyusun program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
2. melakukan pendataan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
3. melakukan      sosialisasi      tentang     peraturan-peraturan                          pelayanan kesehatan tradisional
4. melakukan      pembinaan     dan    peningkatan      pengetahuan                          petugas kesehatan tradisional;
5. melakukan       pembinaan       pada      fasilitas      pelayanan                           kesehatan tradisional
6. menyiapkan Surat Tanda Terdaftar sebagai penyehat tradisional.
7. menyiapkan         Surat Rekomendasi perizinan fasilitas kesehatan tradisional.
8. melakukan pengembangan pelayanan kesehatan  tradisional integrasi di Fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut
9. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan tradisinal empiris, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan tradsional komplementer dan intergrasi.
10. meningkatkan keamanan, manfaat dan mutu pelayanan kesehatan tradisional
11. membuat laporan bulanan dan tahunan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

       KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

      Bidang Sumber Daya Kesehatan

        Melaksanakan perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Fungsi

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional  di  bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan.
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan.
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

   Seksi farmasi

     Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. menyusun program kerja seksi farmasi ;
2. melaksanakan kegiatan kefarmasian meliputi; program penggunaan obat rasional, pengelolaan obat publik, farmasi komunitas dan klinik, makanan minuman dan kosmetika dan obat tradisional;

1. melaksanakan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar dan cadangan (buffer stock);
2. melaksanakan validasi data, sarana dan ketenagaan farmasi di unit teknis, apotik dan toko obat;
3. menyiapkan bahan untuk peningkatan dan pengembangan kefarmasian unit pelaksana teknis kesehatan meliputi; instalasi farmasi, puskesmas dan Rumah Sakit;
4. menghimpun laporan pemakaian obat narkotik dan psikotropik dari puskesmas, rumah sakit dan apotik;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersedian obat dan penggunaan obat rasional di unit teknis;
6. melaksanakan pembinaan dan pengawasan di sarana pelayanan farmasi swasta yang bekerjasama dengan lintas sektoral dan organisasi profesi;
7. membuat laporan bulanan dan tahunan;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi  Alat Kesehatan

        Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Alat Kesehatan dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. menyusun program kerja seksi Alat Kesehatan
2. menyusun kebutuhan Peralatan Kesehatan
3. melaksanakan pengadaan Peralatan Kesehatan
4. melaksanakan validasi data Peralatan Kesehatan di unit teknis

1. melaksanakan kalibrasi peralatan kesehatan
2. menyiapkan      bahan      untuk      peningkatan       dan     pengembangan peralatan kesehatan di unit teknis;
3. menyiapkan akreditasi dan sertifikasi sarana alat kesehatan untuk pemberian rekomendasi;
4. melaksanakan bimbingan teknis peralatan kesehatan ke  unit  teknis
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi Peralatan Kesehatan  di  unit teknis;
6. membuat laporan bulanan dan tahunan;
7. melaksanakan      tugas    lain    yang    diberikan     oleh    atasan  sesuai dengan bidang tugasnya.

   Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

     Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknisdan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. menyusun program kerja seksi Sumber daya kesehatan
2. melakukan        pemetaan        tenaga       kesehatan        sesuai                            dengan keprofesian.
3. menyusun kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.
4. meningkatkan        kompetensi       tenaga      Sumber       Daya                                 Manusia kesehatan
5. melaksanakan proses izin profesi tenaga kesehatan
6. melakukan      bimbingan     teknis     ketenagaan      kesehatan      ke                          unit teknis.

1. melakukan supervisi dan koordinasi ke organisasi provesi.
2. membuat laporan bulanan dan tahunan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan  oleh  atasan  sesuai dengan bidang tugasnya

Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya;
2. UPTD yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi Farmasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Kepala UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pengadaan, penerimaan, pengelolaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan serta evaluasi obat dan alat  kesehatan  yang diperlukan dalam rangka pelayanan  kesehatan  dan pemberantasan penyakit serta pembinaan kesehatan masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya;

1. Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi; upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan dan upaya pelayanan penunjang serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Menurut PP 18 Tahun 2016 pasal 45 ayat 2 organisasi dan tata hubungan kerja Puskesmas diatur lebih lanjut oleh menteri kesehatan.

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya;
2. UPTD yang dimaksud pada ayat (1)  dipimpin  oleh  Direktur Rumah Sakit.
3. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dalam menyelanggarakan tata kelola rumah sakit dan tatakelola klinis dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas sesuai dengan bidangnya;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui kepala UPTD;

TELAAH     VISI,   MISI       DAN   PROGRAM     KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus  dibawa  berkarya  agar tetap  konsisten         dan     dapat               

eksis,    antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus     

dilaksanakan.   Sedangkan             menurut  Undang- undang    Nomor      25             Tahun           2004   tentang   Sistem Perencanaan       Pembangunan       Nasional                 (SPPN),  

Visi adalah         rumusan                umum  mengenai    keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai misi yang diemban.

“MASYARAKAT BATANG HARI MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN KETAQWAAN”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Batang Hari dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya sebagai berikut:

1. Batang Hari yang maju, yaitu terwujudnya masyarakat Batang Hari yang maju  secara  ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan politik.
2. Batang Hari yang adil, yaitu terwujudnya Batang Hari yang adil, dalam ruang geografis, adil dalam sektor ekonomi, melindungi hak masyarakat  miskin, dan berdemokrasi dalam politik, ekonomi sosial dan budaya.
3. Batang Hari yang sejahtera, yaitu terwujudnya masyarakat Batang Hari yang sejahtera dilihat dari prespektif ekonomi, sosial dan budaya yang dibangun dari etos kerja dan produktivitas yang tinggi.
4. Batang Hari yang taqwa, yaitu Terwujudnya masyarakat Batang Hari yang taqwa, dimana martabat kehidupan manusia harus dibangun dengan nilai-nilai keagamaan, moral, nilai seni seiring dengan nilai-nilai ekonomi.

1. Batang Hari melakukan perubahan perbaikan, yaitu terwujudnya perubahan untuk perbaikan Kabupaten Batang Hari melalui perubahan dari  level pimpinanya itu Bupati dan wakil Bupati dengan tekad, komitmen dan integritas yang tinggi.

Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan

pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas  dan  sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun  Misi  Kabupaten Batang Hari adalah:

1.Meningkatkan     Kualitas      Sumber              Daya Manusia yang    Sehat,              Cerdas   dan Berkarakter;

1. Meningkatkan      Kesejahteraan      Rakyat                                    Melalui

1. Meningkatkan           Kualitas           dan                                         Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar bagi Masyarakat;
2. Meningkatkan              Kinerja                                            Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Proporsional, Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan melalui Penerapan Reformasi Birokrasi yang Berkeadilan;
3. Memajukan dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Keagamaan Serta Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Kearifan Lokal, Adat dan Kesenian Daerah Dalam Rangka Memperkuat Kebudayaan Nasional.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kesehatan sesuai tugasnya yaitu sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan, mempunyai  tujuan  dalam misi kesatu dan ketiga yaitu:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang  sehat.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat.
3. Dalam melaksanakan  tugas  pokok  tersebut  Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang  kesehatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di  bidang kesehatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya

Ditinjau dari  sisi  tugas  dalam  bidang   kesehatan, secara umum tugas Dinas Kesehatan  terkait  dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,  namun  secara  khusus,  tugas  dan  fungsi

Dinas Kesehatan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu Meningkatkan  Kualitas  Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter;

dan misi ke-3 yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar bagi Masyarakat;