Jum'at,
09 April 2010
KOMISI
I DPRD PROV. JAMBI SILATURAHMI DENGAN JAJARANPEMKAB
BATANGHARI
Lima dari Sembilan Anggota komisi I DPRD Prov.
Jambi masing-masing H. Hasan Ibrahim, Luhut
Silaban, SH, Asril, SH, Sabaruddin dan H.M.
Kamaruddin, SPd, MPd dipimpin Supriyono, SH
tiba di Muara Bulian Ibukota Kab. Batanghari
disambut oleh Sekda Ir. Erpan, ME, Unsur Muspida
dan para Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Batanghari
dalam suatu pertemuan yang berlangsung Kamis,
8 April 2010 di Ruang pola Kantor Bupati.
Ketua Komisi I Supriyono, SH
selaku pimpinan rombongan pada kesempatan tersebut
setelah memperkenalkan rombongannya satu persatu
menjelaskan kedatangan rombongannya yakni selain
untuk bersilaturrahmi dengan jajaran Pemkab
batnghari juga untuk mencari masukan dan kroscek
LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2009 yakni
mengkroscek Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan
dana APBD Prov. Jambi di Kab Batanghari yang
berkaitan dengan tugas pokok Komisi I yakni
bidang, Pemerintahan, Hukum, pertanahan, Sosial
Politik, Pol PP, Polri dan lain sebagainya.
Bupati Batanghari Ir. Syahirsah
dalam sambutan tertulisnya dibacakan Ir. Erpan,
ME pada kesempatan tersebut menjelaskan, Kabupaten
yang memiliki Motto “Serentak Bak Regam
“ dan beribukota Muara Bulian, merupakan
salah satu dari 10 Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Jambi, yang ternyata usianya lebih
tua dari Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah Propinsi
Jambi. Prov.Jambi dibentuk pada tahun 1957 dengan
UU Darurat No. 19 tahun 1957 bersamaan dengan
pembentukan Propinsi Sumatera Barat dan Riau,
sedang Batang Hari dibentuk 1 Desember 1948
melalui Peraturan Komisaris Pemerintah Pusat
di Bukit Tinggi No. 81/Kom/U tanggal 30 Nopember
1948 dengan pusat Pemerintahannya pada waktu
itu Kota Jambi yang sekarang Kodya Jambi.
Kabupaten yang dibelah Sungai
Batang Hari ini memiliki luas wilayah 5.809,43
kilo meter persegi dihuni 230.164 jiwa tersebar
di 8 Kecamatan 100 Desa 13 Kelurahan, sebagian
besar bermata pencarian sebagai petani dengan
komoditi utama perkebunan Karet dan Sawit. Sesuai
dengan kondisi dan potensi wilayah sosial ekonomi
masyarakat, pengembangan daerah ini diarahkan
sebagai pusat pendidikan guna meningkatkan dan
mempersiapkan Sumber Daya Manusia(SDM) yang
handal, sehingga Kami memprogramkan Pendidikan
Gratis Bermutu dari SD sampai dengan Tingkat
SLTA, dengan demikian tidak heran bila Program
Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan secara
nasional untuk Batang Hari ditingkatkan menjadi
Program Wajib Belajar 12 tahun.
Secara geografis Batang Hari
teletak di pantai timur Sumatera dan di bagian
timur Provinsi Jambi, dengan batas wilayah meliputi
Kabupaten Muaro Jambi di sebelah timur dan utara,
Kabupaten Tebo dan Sarolangun dibagian Barat,
serta Kabupaten Musi Banyu Asin Sumsel dibagian
Selatan.
Sesusai UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, VISI Kabupaten
“.Masyarakat Batang Hari yang Maju Adil
dan Sejahtera Berlandaskan Ketaqwaan “
dijabarkan menjadi Lima MISI yaitu : Mewujudkan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat, Percepatan Pemerataan
Pembangunan dan Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang Profesional, Akuntabel, Transparan,Partisipatif,
efektif dan efisien serta Mewujudkan Tatanan
Masyarakat yang Agamis, demokrasi dan menjung
tinggi supremasi hukum dan HAM.
Sasaran pembangunan ditahun
ke-5 dirinya menjadi Bupati, masih pada sektor
pertanian tidak saja ditujukan untuk meningkatkan
produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi
dan diversifikasi usaha tani,tetapi juga harus
mampu mewujudkan kemandirian pemerataan pembangunan,
meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan
kerja dengan selalu memperhatikan kelestarian
Sumber Daya Alam(SDA) dan Lingkungan Hidup.
Besarnya peranan sektor pertanian
ini sangat membantu perekonomian Kabupaten Batang
Hari. Kebijakan pembangunan pertanian adalah
revitalisasi pertanian yang dituangkan dalam
program yang bertujuan untuk peningkatan pemanfaatan
sumber daya pertanian secara optimal, dengan
prinsip ekonomi kerakyatan melalui pendekatan
agribisnis dan agro industri yang berbasis potensi
lokal. Program utama pembangunan pertanian BatangHari
yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan
Agribisnis.
Laju Pertumbuhan Ekonomi di
Kab. Batanghari tahun 2006 5,12 %, 2007 : 5,60
% , Tahun 2008 6,24, dan tahun 2009 : 5,14 %
disebabkan oleh menurunnya Sub Pertambangan
dan penggalian sedng sector lain cukup stabil.
Sedang PDRB dihitung tanpa Migas tahun 2006
5,69 , 2007 : 6,02 %, 2008 : 6,62 % dan tahun
2009 : 5,44 % yang juga disebabkan oleh menurunnya
Sub Pertambangan dan penggalian dari 23,55 %
tahun 2008 menjadi 0,59 % tahun 2009.
Pada upaya peningkatan peran
serta masyarakat dalam pembangunan, sejak 2006Pemkab
Batanghari menerapkan konsep perencanaan Pembangunan
Partisipatif yakni melalui program, PPK, P2SPP
dan PNPMMP hingga saat ini, dimana masayarakat
terlibat langsung dalam proses pembangunan didesanya
masingmasing mulai dari proses perencanaan sampai
pemeriharaan hasil pembangunan.
Begitu pula dengan pelakasanaan
Good Governance, sesuai PP 41 tahun 2007 tentang
tata kerja Pemerintah Daerah, Pemkab menindaklanjuti
dengan Perda No.4 tahun 2008 tentang satuan
organisasi dan tata kerja lembaga teknis perangkat
daerah, termasuk dengan membentuk BPTSP untuk
mempercepat pelayanan perizinan kepada masayarakat
dan dunia usaha, dan telah mampu mengeluarkan
37 jenis perizinan, sedang untuk sistim SAKIB,
Kab. Batanghari telah mendapatkan penghargaan
dari Menpan RI sebagai terbaik Nasional.
Bupati menjelaskan, di Era
globalisasi dengan arus informasi dan komunikasi
yang semakin komplek tentu tidak hanya membawa
dampak positif saja akan tetapi juga menimbulkan
dampak negatif. Namun semua hambatan tersebut
dapat diseesaikan bersama, karena Pemkab Batanghari
dengan segenap komponennya, tetap komit dan
selalu bersinergi satu sama lain mulai dari
bidang ekonomi, Politik, Sosial Budaya, hukum
maupun bidang Hankam, yang tujuannya untuk mensejahterakan
masyarakat.
Bidang pembangunan sosial keagamaan,
Pemkab Batanghari memfungsikan dan meningkatkan
jumlah Da’i yang tahun 2006 berjumlah
54 orang, tahun 2009 menjadi 74 orang, memberdayakan
PAMI dengan memberi insentif kepada guru ngaji,
tahun 2006 guru PAMI berjumlah 1.600 orang dengan
honor Rp. 200.000/orang/tahun, tahun 2009 berjumlah
2.200 orang dengan insentif Rp. 400.000/orang/tahun,
Bantuan bagi pegawai syara, sebanyak 1.096 orang
dengan Honor 75.000/orang/bulan, tahun 2009
menjadi 1.981 orang Rp. 150.000/orang/bulan,
Santuan dana kematian bagi warga miskin Rp.
1.000.000 per orang tahun 2008, tahun 2009 menjadi
Rp. 1.500.000, Bantuan DOS, Pondok Pesantren
dan lain sebagainya, yang semua semata-mata
untuk mensejahterakan masyarakat Batanghari.
Menurut Bupati, secara umum
kondisi Kamtibmas hingga saat ini masih dalam
kondisi aman dan terkendali, demikian pula hendaknya
saat menghadapi Pilkada Gubernur Pertengahan
Tahun ini dan dilanjutkan dengan Pilkda Bupati
Batanghari Nopember 2010 diharapkan tetap pada
kondisi yang dinamis, aman dan terkendali, sehingga
nantinya dapat menjadi contoh Kabupaten lainnya
di Prov. Jambi.
Sedang dampak negatif dari
kemajuan zaman adalah timbulnya penyakit sosial
dikalangan generasi muda seperti kenakalan remaja,
penyalahgunaan Narkoba, Miras dan PSK, sehingga
Pemkab perlu meningkatkan pembangunan nilai-nilai
keagamaan khususnya di kalangan generasi muda
seperti mengangkat para Da’i dan ditempatkan
didesa-desa, menggalakkan PAMI, memberikan honor
bagi pegawai Syara, membantu pembangunan rumah
ibadah dan Ponpes dan mengadakan penertiban
peredaran Miras dan PSK sesuai Perda Batanghari
No.10 dan 13 tahun 2002.
Kemudian untuk menciptakan
Kamtibmas yang mantap dan dinamis, Pemkab Batanghari
melaksanakan program Diklat kesadaran bela Negara
dan Suskalak tive B, meningkatkan kepedulian
masyarakat akan pentingnya Kamtibmas, meningkatkan
system keamanan, penegakkan hukum dan Ham serta
melibatkan masyarakat dalam memperkuat keamanan
seperti rekrutmen anggota Linmas ( Hansip).
Acara dilanjutkan dengan Dialog dan Tanya jawab
diantara kedua belah pihak yang pada intinya
anggota DPRD Prov. Jambi mempertanyakan kroscek
LKPJ Gubernur Jambi tahun 2009 yang berkaitan
dengan penggunaan Dana APBD Prov. Jambi 2009
di Batanghari seperti sector Kesbangpolinmas,
Hukum dan Pemerintahan, khususnya yang menjadi
wewenang Komisi 1 DPRD Prov. Jambi, dan semua
memang ada dilaksakanan dan dinikmati oleh SKPD
yang bersangkutan, diakhiri oleh tukar menukar
cinderamata.
Sumber :
MBH/Humas Batang Hari. |
